Saturday, May 27, 2017
Artikel Terkini


You are here: Home » Info Banyuwangi » Revolusi Perekonomian
Revolusi Perekonomian

Revolusi Perekonomian

Revolusi Perekonomian – Tema dalam tulisan ini memang agak menasional.  Tetapi, mari kita belajar bersama-sama agar mengerti dan tidak terus-menerus diakali.

Indonesia, termasuk Banyuwangi, adalah daerah yang kaya berbagai sumber daya alam.  Jadi, Indonesia seharusnya dapat keluar dari semua persoalan ekonomi, karena SDA (Sumber Daya Alam) yang dimiliki Indonesia sangat besar dan beragam.

Faktanya, yang terjadi justru sangat berbanding terbalik, pemerintah Indonesia menyerahkan pengelolaan SDA kepada pihak swasta atau asing.  Kebanyakan rakyat cuma jadi penonton perusahaan-perusahaan asing yang berlomba mengeruk hasil bumi dan migas Indonesia.  Hal itu terjadi karena pemerintah menggunakan sistem ekonomi kapitalis.  Sistem tersebut menyerahkan hak kepada pemodal besar untuk mengelola SDA.

Revolusi Perekonomian 2013

Di Indonesia ada 60 kontraktor migas yang dikategorikan dalam tiga kelompok.  Pertama adalah super major, contohnya Exxon Mobile, Total Fina Elf, BP Amoco Arco, dan Texaco, yang menguasai cadangan minyak 70% dan gas 80&.  Kedua adalah major, contohnya Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, dan Japex, yang menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%.  Ketiga adalah perusahaan independen yang menguasai cadangan minyak 12% dan gas 5%.  Walhasil, minyak dan gas bumi Indonesia hampir 90% dikuasai pihak asing.  Sebab, mereka semua adalah perusahaan multinasional asing.

Di sektor pertambangan batu bara juga tidak jauh berbeda.  Perusahaan-perusahaan China dan India berduyun-duyun masuk ke Indonesia. Mereka datang dengan kedok membiayai perusahaan-perusahaan tembang lokal yang kesulitan dana.  Membaca data dari British Petroleum Statistical Review sungguh miris.  Indonesia yang hanya memiliki cadangan batu bara 4,3 miliar ton atau 0,5% dari total cadangan batu bara dunia ternyata menjadi pemasok utama batu bara untuk China. Padahal, China memiliki cadangan batu bara 114,5 miliar ton atau setara 12,9% dari total cadangan batu bara dunia.  Itu hanya contoh kecil SDA Indonesia yang dimanfaatkan pihak asing.

Semua itu terjadi lantaran liberalisasi di sektor tambang dan migas.  Sejak 40 tahun lalu, pemerintah telah membuka izin seluas-luasnya kepada perusahaan asing untuk mengelola tambang dan migas di Indonesia.  Selama itu pula mereka menikmati keuntungan yang berlimpah. Tahun lalu, tepatnya akhir Februari, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.  Isinya pihak asing harus menjual 51% ke investor lokal. Menurut aturan yang baru itu, pihak asing hanya berhak 49% atas saham perusahaan tambang di Indonesia.  Selebihnya harus dijual secara bertahap setelah lima tahun berproduksi atau harus tuntas pada tahun ke-10 sejak awal berproduksi.  Aturan itu juga merinci tahap investasi. Contoh, jika pihak asing memiliki 100% saham perusahaan tambang di Indonesia, maka mulai tahun keenam hingga tahun kesepuluh, dia harus menjual 10% saham per tahun hingga tahun kesepuluh.  Di tahun kesepuluh, jumlah saham yang dilego mencapai 51%. Yang pertama kali mendapatkan hak membeli saham divestasi itu adalah pemerintah pusat. Jika tak sanggup, hak itu beralih ke pemerintah daerah. Bila pemerintah daerah menyerah, BUMN dan BUMD dipersilahkan membeli melalui lelang. Kalau tak sanggup juga, investor lokal berhak membeli jatah itu. Aturan tinggal aturan. Buktinya, tak satu pun perusahaan yang patuh kepada aturan itu. Alasannya adalah kontrak karya yang telah disepakati sebelumnya dengan pemerintah.

Jadi, mau sampai kapan tambang dan migas Indonesia terus dikuasai asing? Apakah kita hanya menonton, terdiam, dan pasrah saat kekayaan alam kita dikeruk secara besar-besaran oleh pihak asing? Atau, selalu berharap kepada pemerintahan dengan segala kebijakannya yang cenderung tidak prorakyat? Sudah saatnya Indonesia melakukan revolusi perekonomian dengan mencampakkan sistem ekonomi kapitas dan menerapkan sistem ekonomi baru. Dalam hal ini saya menawarkan sistem ekonomi Islam yang tentu akan bebas korupsi dan berani mengambil alih kembali SDA yang dikeruk-maruk pihak asing itu.  Revolusi Perekonomian !

Berdasarkan pandangan ekonomi Islam, barang tambang, energi, listrik, dan BBM, harus dipandang sebagai harta kepemilikan umum yang harus dikelola negara, dan negara dilarang mengambil harga (keuntungan) dengan menjualnya kepada rakyat. Negara harus mendistribusikan harta umum itu kepada masyarakat dengan murah, bahkan cuma-cuma. Negara dapat saja menjual kepada pihak luar negeri atas persetujuan umat dan hasilnya harus dikembalikan sepenuhnya kepada seluruh masyarakat. Tentu hal itu akan menyebabkan rakyat tidak terbebani dengan mahalnya tarif listrik dan BBM. Semua kembali kepada diri kita masing-masing.

Yang jelas, revolusi menjadi keniscayaan jika kita memang menginginkan sebuah perubahan yang nyata. Satu hal lagi, jangan biarkan emas di Banyuwangi ini dikeruk pihak asing.

*) Mahasiswa Jurusan Manajemen Syariah STEI HAMFARA asal Banyuwangi.

About Deo Pradipta

Student of SMA Negeri 1 Glagah | Blogger | Blog & Web Designer | Founder of sman1glagah.com, tutorialadsense.info, dopind.blogspot.com , and qx-xp.blogspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top